Perekonomian di Era Reformasi pada Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie
Habibie merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Alwi Abdul Jalil Habibie lahir pada tanggal 17 Agustus 1908 di Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo lahir di Yogyakarta 10 November 1911. Ibunda R.A. Tuti Marini Puspowardojo adalah anak seorang spesialis mata di Yogya, dan ayahnya yang bernama Puspowardjojo bertugas sebagai pemilik sekolah. B.J. Habibie adalah salah satu anak dari tujuh orang bersaudara.
B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962, dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal.
Sebelumnya ia pernah berilmu di SMAK Dago. Ia belajar teknik mesin di Institut Teknologi Bandung tahun 1954. Pada 1955–1965 ia melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aache Jerman Barat, menerima gelar diplom ingenieur pada 1960 dan gelar doktor ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.
Bapak Habibie sekarang lebih senang kalau dipanggil Eyang, agar bisa menjadi eyangnya masyarakat se indonesia. beliau sangat ramah tamah, sosoknya begitu selalu dirindukan, semasa muda mempunyai kegigihan yang kuat untuk membawa negara Indonesia menuju puncak kejayaan terutama dari segi teknologi dan pangan.
Agenda utama presiden b.j. habibie
21 Mei 1998
- Awal berlakunya era reformasi di Indonesia.
- Naiknya B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto
- merupakan momentum awal dari adanya perkembangan politik,ekonomi,dan sosial pasca-21 Mei 1998
22 Mei 1998
- Presiden B.J Habibie membentuk susunan kabinet yang di namakan Kabinet Reformasi Pembangunan.
KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI
- Indonesia menunjukkan hasil yang sangat lamban dalam pembenahan krisis multidimensi di bandingkan dengan negara-negara asia lainnya.
- Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal.
- Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tidak menunjukkan hasil yang membaik.
- Proteksionisme terhadap sektor perekonomian dalam negeri dilarang.
KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI
- Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi titik optimal
- Paket kebijakan yang ditawarkan IMF tidak bersifat on the ground Solustions
- Hanyalah melihat dari 1 sudut pandang yaitu ketahanan ekonomi
KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI
- Ketahanan sosial masyarakat dari penerapan kebijakan IMF hanya mengacu pada ketahanan ekonomi tidak begitu diperhatikan
- Agenda Reformasi yang mengedepankan ekonomi bangsa tetap menjadifokus utama setiap pemerintahan di Indonesia
- Perwujudan lapangan pekerjaan menjadi hal yang konkret untuk menanggulangi krisis multidimensi
KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PASCA-REFORMASI
- Proyek pembenahan ekonomi dan sosial :
– Meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin
– Menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat
– Optimalisasi fasilitas umum bagi masyarakat
– Mengoptimalkan sector pendidikan
– Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk akses kesehatan
Kondisi Masyarakat Sejak Reformasi
- Kondisi sosial masyarakat di Berbagai Daerah yang dapat terlihat pada :
a. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada
b. Konflik sosial
c. Demoralisasi
d. Disintegrasi Masyarakat
Kondisi Masyarakat Sejak Reformasi
Kondisi Perekonomian Masyarakat di berbagai daerah dapat terlihat dengan adanya:
- Kemiskinan Akibat korupsi
- Dampak listrik padam
- Tragedi pembagian zakat
- Dampak naik turunnya Harga BBM
- Dampak Krisis Ekonomi Global 2008
Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.
Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :
• Merekapitulasi perbankan
• Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
• Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
• Manaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang di syaratkan oleh IMF.
Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto.Kemudian, Presiden Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Hal-hal yang dilakukan pada masa pemerintahan Habibie :
Bidang Ekonomi
Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a) Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
b) Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
c) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga di bawah Rp. 10.000,00
d) Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
e) Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
f) Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
g) Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pada Bidang Ekonomi
Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Namun langkah dalam kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menggembirakan karena dianggap tidak mjempunyai kebijakan yang kongkrit dan sistematis seperti sektor riil belum pulih. Di sisi lain, banyaknya kasus penyelewengan dana negara dan bantuan luar negeri membuat Indonesia kehilangan momentum pemulihan ekonomi. Pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Kemudian di awal tahun selanjutnya kembali pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi.
Untuk masalah distribusi sembako utamanya minyak goreng dan beras, dianggap kebijakan yang gagal. Hal ini nampak dari tetap meningkatnya harga beras walaupun telah dilakukan operasi pasar, ditemui juga penyelundupan beras keluar negeri dan penimbunan beras.
Di tengah-tengah upaya pemerintahan Habibie memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timor-Timur.
Pada tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden karena Pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, ”dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak”. Pada hari yang sama Presiden habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.
Saran dari beliau :
Sebaiknya kita sebagai generasi muda janganlah cepat mengambil tindakan yang dapat merugikan semua kalangan seperti tawuran atau demo karena semua yang kita lakukan haruslah berdasarkan akal sehat sehingga apa kita perbuat tidak sampai memakan korban jiwa. Dan bagi pemerintah atau aparat janganlah cepat-cepat mengambil tindakan seperti mengeluarkan senjata (pistol) apabila masyarakat atau mahasiswa yang melakukan demo. Sebaiknya ajaklah mereka berunding dan mencari jalan keluar yang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA :
www. History Indonesia.com
EKOSIRSU 